“Bubarkan saja KPK, tangkap BG dan jendral rekening gendut lainnya, serta selamatkan Presiden Pinokio! Kita mendukung pemberantasan korupsi serta penegakan hukum yang berkeadilan, bukan politisasi hukum,” kata Ketua Bidang Kebijakan Publik Pengurus Pusat KAMMI, Romidi Karnawan, di Jakarta, Sabtu (24/1).
Menurut Romi, dari awal kelahirannya KPK memang merupakan sebuah badan yang bersifat ad hoc (sementara). KPK bahkan kemudian menjelma menjadi badan yang menjadi alat skenario asing mengontrol kue ekonomi bagi pribumi.
“KPK dari awal kelahirannya sudah cacat, sehingga sangat rentan menjadi alat politik asing dan operasi intelejen politik,” tambah Romi.
Romi menilai, secara UU mestinya KPK sudah bubar. Adapun secara substansi, dirinya menilai KPK lebih banyak fokus pada pelaku pribumi. Di waktu yang sama, pelanggar kelas kakap yang berasal dari kelompok ekonomi tertentu yang jauh lebih besar tidak tersentuh.
Adapun jika dugaan Ketua KPK Abraham Samad berkomplot dengan PDIP pada ranah politik praktis adalah benar, lanjut Romi, maka KPK sudah mengkhianati kepercayaan besar masyarakat selama ini.
“KPK adalah lembaga hukum, bukan lembaga politik. KPK harusnya melakukan penegakan hukum, bukan menjadikan kekuasaan hukum sebagai alat politik untuk memukul yang berlawanan. Jangan dicampurkan antara proses penegakan hukum dengan tendensi politik kekuasaan,” tegasnya.
Begitu juga dengan BG, calon Kapolri tunggal pilihan Jokowi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
“Kami harap pihak berwenang segera tangkap BG dan jenderal rekening gendut lainnya,” tukas Romi.
Romi juga mengajak rakyat untuk menyelamatkan Jokowi di tengah pusaran arus politik semacam ini.
“Selamatkan Jokowi, supaya bisa berpikir jernih dan bertindak merdeka, bukan malah menjadi penyedia api konflik bagi bangsa yang damai ini. Presiden yang harus diselamatkan agar ke depan lebih berhati-hati dalam memilih dan menentukan kebijakan,” pungkasnya.[kammi/islamedia/YL]
0 komentar:
Posting Komentar